Menu

:

Memotong Akar Tunggang Mafia Pangan

Dipos Oleh : Admin LP3M
Dibaca : 975 kali
09 Juni 2015 14:40:29

Oleh: Ramen A Purba,S.Kom., M.Kom.

Indonesia mampu mencetak hattrick dengan mencatat surplus neraca perdagangan selama empat bulan berurutan dari Januari hingga April 2015. Jelas merupakan sinyal positif bagi pertumbuhan ekonomi dari kinerja perdagangan di kuartal pertama tahun ini. Pada Januari, surplus perdagangan sebesar US$ 640 juta, Februari naik menjadi US$ 660 juta dan Maret melonjak hampir dua kali lipat hingga mencapai US$1,13 miliar.

Sinyal kuat itu tentunya membawa sedikit perubahan sehingga capaian positif ini harus dijaga agar kenaikan nilai surplus tersebut dapat terus terjadi dari bulan ke bulan. Tetapi, kondisi ini jangan langsung membuat pemerintah senang. Masih terlampau pagi untuk menilai terlalu tinggi dan juga terlalu dini menyebut ini sebagai keberhasilan memperbaiki tata niaga perdagangan yang selama ini teramat amburadul, lebih sering defisit ketimbang surplus.

Bukti permulaan bahwa pemerintah, terutama Kementerian Perdagangan, sudah memulai langkahnya dengan benar dan sesuai track yang semestinya. Pemerintah mampu mengerek ekspor sekaligus menekan impor di tengah situasi perekonomian global yang sejatinya tak menggembirakan. Sebelumnya ketiadaan grand strategy membuat Indonesia senantiasa dibayang-bayangi hantu defisit. Ketika kita bicara perdagangan komoditas pertanian dan pangan yang menjadi unggulan kita sebagai negara agraris, defisit tetap menjadi momok yang sulit dihindari. Tata niaganya pun jauh dari berkeadilan. Pengendalian impor selama ini sering luput dari tangan pemerintah karena banyak tangan tidak terlihat ikut bermain demi pemenuhan deret modal. Tangan tidak terlihat inilah yang akrab disebut mafia perdagangan. Meraka juga bermasin pada komoditas-komoditas pokok masyarakat.

Tentunya tindakan para mafia ini sangat meresahkan, sehingga pada satu masa bisa jadi bangsa ini akan bergantung pada produk impor. Bisa dibayangkan, Indonesia yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani tetapi untuk beras saja harus diimpor dari Thailand dan Vietnam. Karenanya, publik sangat berharap banyak pada Kementerian Perdagangan untuk betul-betul merealisasikan janjinya memberesi mafia terutama mafia pangan.

Surplus perdagangan sepanjang kuartal I 2015 harus dijadikan momentum untuk serius memberesi mafia pangan, apabila tetap ingin mempertahankan surplus tersebut. Pemerintah harus mampu mengendalikan produk konsumsi, terutama kebutuhan pangan. Fakta, surplus ialah modal awal yang amat berharga untuk memupuk kepercayaan diri bahwa sebenarnya kita mampu memberesi mafia pangan bila kita serius dan mau.

Menteri Perdagangan, Rachmat Gobel, menjanjikan pemerintah bakal mengeluarkan peraturan presiden (perpres) tentang penetapan dan penyimpanan bahan pokok. Kiranya jangan ditunda lagi untuk mengeluarkan perpres tersebut mengingat perlunya aturan yang tegas untuk membatasa pergerakan para mafia pangan ini.

Tujuannya amat ideal, untuk melindungi konsumen dan petani dari permainan harga dan serbuan komoditas impor yang diciptakan pengusaha nakal alias mafia tersebut. Petani selama ini bekerja keras untuk menyediakan kebutuhan pangan masyarakat, bukannya mendapatkan untung, mereka malah dilanda rugi karena harga gabah yang murah akibat ulah spekulan mafia pangan yang dengan sengaja menyimpan alias menimbun kebutuhan pangan dalam jumlah besar.

Karenanya, pemerintah mesti mengingat mereka tidak boleh hanya berhenti sebatas mengobral dan memberikan harapan. Mereka juga harus merealisasikan harapan rakyat tanpa perlu menunggu, diingatkan atau ditagih. Pemerintah khususnya Kementerian Perdagangan harus melakukan gerak cepat untuk segera menindaklanjuti pembuatan perpres ini. Sinergi dari semua elemen sangat penting mengingat upaya untuk meningkatkan taraf kehidupan perekonomian rakyat merupakan tugas semua elemen.

Harapan publik ialah musnahnya tangan-tangan mafia pengacau tata niaga. Untuk itu, pemerintah tidak boleh sekali pun ciut nyalinya memotong akar tunggang mafia pangan yang telah menjalar ke segala lini dan bukan tidak mungkin sejak lama bercokol di tubuh pemerintah. Keberanian dan kecermatan mesti dikedepankan karena rakyat tak ingin negeri ini terus-menerus takluk pada mafia.
Membentuk Satgas Mafia

Karena kita kekuranganlah maka para mafia pangan bisa beraksi. Bukan rahasia umum, para oknum PNS ada yang bermain dalam kebijakan pangan. Cengkeraman mafia pangan telah berurat berakar di dalam diri oknum-oknum di Kementerian Perdagangan.

Banyak yang mengatakan, kebijakan yang mereka keluarkan tidak jarang sengaja menguntungkan para mafia pangan. Terlihat, pemerintah teledor dalam mengawasi proses-proses pembentukan kebijakan termasuk aturan-aturan yang tujuannya untuk mematikan langkah para mafia pangan. Bisa hal itu diakibatkan pemerintah kurang berkonsentrasi terhadap permasalahan ini, mengingat begitu banyak kebijakan-kebijakan yang harus dijalankan dalam rangka meningkatkan perekonomian Indonesia, pemerintah harus memperhatikan pergerakan rupiah, selain juga harus berkonsentrasi dalam permasalahan politik.

Karenanya, pemerintah khusunya Kementerian Perdagangan harus segera membentuk satuan tugas mafia pangan sehingga dapat berkonsentrasi untuk mengawasi pergerakan para mafia tersebut. Pembentukan satgas ini akan menjadikan langkah untuk membasmi mafia pangan lebih fokus dilakukan. Satgas mafia ini juga bertugas mengawasi para oknum PNS agar tidak dapat bermain lagi dalam memanipulasi aturan yang ujung-ujungnya bukan lagi berpihak ke masyarakat. Banyak hal positif menurut penulis ketika satgas mafia ini segera dibentuk. Dengan dibentuknya satgas mafia ini, Kementerian Perdagangan dapat lebih berkonsentrasi untuk permasalahan yang lain.

Untuk pembentukan satgas ini, sesegera mungkin merekrut orang-orang baru yang belum terkontaminasi mafia migas. Rangkullah sebanyak mungkin para profesional dari eksternal. Jangan orang-orang yang itu-itu saja dirangkul. Kementerian Perdagangan lebih baik segera merangkul sebanyak mungkin orang-orang yang memiliki integritas.

Jika perlu, Kementerian Perdagangan dapat merangkul para relawan yang selama ini ada di belakang Jokowi, sebab seorang relawan sekalipun masing-masing ada tujuan masih bisa diharapkan perjuangan ekstremnya, kemurnian perjuangannya. Galang kesehatian untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik. Basmi Mafia pangan untuk kesejahteraan rakyat lebih meningkat. Semuanya untuk kebaikan bersama, menuju Indonesia dengan kekuatan perekonomian lebih kokoh dan rakyat lebih sejahtera tanpa mafia pangan.

Artikel ini telah dimuat di Harian Analisa edisi Kamis, 23 Mei 2015

Link : http://mdn.biz.id/n/164742/