Menu

:
  • Home
  • Artikel
  • Menata Ulang Kewenangan dan Hubungan KPK-Polri

Menata Ulang Kewenangan dan Hubungan KPK-Polri

Dipos Oleh : Admin LP3M
Dibaca : 931 kali
09 Juni 2015 14:50:27

Oleh: Ramen A Purba,S.Kom., M.Kom.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan, ditangkap Bareskrim Mabes Polri di kediamannya di Jakarta Utara. Novel ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/19/IV/2015/Dittipidum, yang memerintahkan untuk membawa Novel Baswedan ke kantor polisi.

Hubungan KPK dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kembali memanas. Penangkapan penyidik KPK, Novel Baswedan, lewat tengah malam di rumahnya memicu reaksi pimpinan lembaga antirasuah tersebut. Bahkan muncul rencana pimpinan KPK mengundurkan diri jika Novel tetap ditahan polisi. Kisruh ini menunjukkan akar masalah yang memicu konflik KPK dan Polri belum ditangani dengan baik.

Sebelumnya banyak pihak berharap hubungan kedua lembaga penegak hukum tersebut akan membaik saat Presiden Jokowi menerbitkan Perppu PlT Pimpinan KPK dan pelantikan Badrodin Haiti menjadi Kapolri definitif. Namun, bukannya makin surut, malah makin kusut.

Wibawa Presiden Jokowi sedang dipertaruhkan dalam kisruh hubungan KPK dan Polri. Publik mencatat sudah berapa kali Jokowi meminta kedua lembaga tersebut bisa bersinergi dalam penegakan hukum. Apa yang dialami Abraham Samad, Bambang Widjojanto dan Novel Baswedan menimbulkan munculnya persepsi negatif bahwa instruksi Presiden kurang ampuh. Presiden yang merupakan pimpinan tertinggi pemerintah di negeri ini sepertinya kurang disegani. Apakah Polri tidak lagi tunduk kepada presiden? Apabila tidak tunduk kepada presiden, maka Polri tunduk kepada siapa?

Pada saat beredar kabar rencana Polri menahan Pimpinan KPK nonaktif Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, dalam dua kasus yang berbeda, setelah ramai di media sosial, media elektronik dan media online, ditambah desakan aktivis, Polri menangguhkan penahanan keduanya. Harusnya baik KPK dan Polri belajar dari kedua kasus ini. Tetapi yang terjadi malah sebaliknya, Polri melanjutkan aksinya dengan menangkap Novel Baswedan dengan motif kejahatan melawan hukum.

Polri juga kukuh mengatakan telah mengantongi bukti yang cukup sehingga memutuskan untuk menangkap Novel Baswedan. Muncul kembali sebuah pertanyaan, apakah penangkapan-penangkapan ini memang semata-mata karena proses hukum atau ada hal lain? Publik sampai saat ini masih bertanya-tanya tentang kesucian niat proses hukum oleh Polri.

Tata Ulang Kewenangan
Sangat berbahaya jika penegakan hukum dimuati kepentingan subjektif dan dendam pribadi. Kita berharap semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Petugas dan Pimpinan KPK serta anggota Polri tidak kebal hukum. Namun, ada tata cara dan etika ketika ada proses hokum, terutama jika berkaitan dengan antarlembaga penegak hukum. Ini yang harus dipahami kedua lembaga penegak hukum tersebut. Memang, terkesan ada pamer kekuatan yang dilakukan Polri di tengah diamnya KPK sejak dipimpin PlT ketua.

KPK dan Polri seharusnya merasa lelah dengan kondisi tarik-menarik yang selama ini terjadi. Ketika kedua lembaga penegak hukum ini berkonflik, yang senang penjahat dan para koruptor, karena kisruh ini mereka masih bisa bernapas lega dan mencari kesempatan.

Tentunya tidak bisa dibiarkan terus seperti itu. Presiden harus kembali memanggil kedua pimpinan lembaga ini apabila perlu untuk memperjelas tugas,wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Presiden juga baiknya tegas kepada kedua pimpinan lembaga ini, sehingga kedua lembaga tidak terkesan saling bertindak semena-mena satu dengan yang lain. Mereka harus dimesrakan kembali, sehingga proses penegakan hukum yang menjadi tugas utama bisa dilaksanakan dengan baik.

Penataan ulang kewenangan merupakan harga mati apabila masih ingin melihat hukum ditegakkan di negeri ini. Perlu diatur kembali tata kerja yang jelas antara dua lembaga ini agar jangan ada lagi kesan terjadi aksi balas dendam. Apabila balas dendam terus terjadi, maka ke depan bukannya pegakan hukum yang terjadi, tapi malah perkelahian dan pertengkaran antara lembaga hukum. Tentunya ini tidak boleh terjadi, mengingat perang terhadap segala kejahatan harus terus dilanjutkan agar negeri ini bebas dari segala perbuatan jahat yang merugikan dan melanggar hukum.

Perlu ada revisi dan tutup celah peraturan yang ada khususnya yang rawan penyimpangan. Jika memang ada oknum yang sengaja melakukan insubordinasi, harus ditindak tegas. Tindakan tegas sangat diperlukan, karena bukan hanya menyangkut dua institusi besar penegak keadilan, tetapi juga berimbas terhadap wibawa bangsa dan negara. Jangan biarkan kepercayaan publik kepada penegak hukum makin tergerus.

Baiknya ke depan Polri mendengar instruksi Presiden Jokowi terkait KPK, atau minimal sebelum melakukan tindakan baiknya Polri melakukan konsultasi terlebih dahulu pada presiden. Sangat penting untuk melakukan komunikasi tersebut mengingat saat ini publik sangat sensitif setiap kali melihat manuver-manuver yang dilakukan Polri. Apabila dicermati, KPK sedang dalam posisi cooling down, tetapi kondisi tersebut berbanding terbalik dengan Polri yang terus-menerus melakukan hal-hal mencengangkan. Tentu perlu dikhawatirkan apabila KPK juga melakukan hal sama dan memainkan peran sama terkait isu petinggi Polri yang ditenggarai memiliki rekening mencurigakan misalnya.

Polri harus berhati-hati terhadap pergerakannya, jangan sampai publik merasa Polri merupakan pihak paling gencar untuk melemahkan KPK. Tujuan pelemahan tidak lain untuk melindungi institusinya yang bisa jadi dipenuhi para pemilik rekening mencurigakan atau jangan-jangan para penjahat menggunakan Polri untuk melemahkan KPK. Situasi-situasi ini tentu perlu dijaga agar publik tetap melihat permasalahan antara KPK dan Polri hanya masalah biasa yang tidak terlalu perlu untuk dibesar-besarkan.

Karenanya, dibutuhkan jiwa besar untuk segera mengakhiri aksi-aksi yang memicu kekisruhan ini. Masyarakat Indonesia merindukan KPK dan Polri bersinergi untuk memerangi kejahatan di tanah air. Dengan diakhirinya konflik lebih cepat akan membawa semangat baru untuk penumpasan beragam kejahatan yang saat ini sedang merajalela. Berdamai untuk Indonesia menjadi lebih baik dalam penegakan hokum, berdamai demi menghadirkan perdamaian dan kenyamanan hukum bagi masyarakat Indonesia. 

Artikel ini telah dimuat di Harian Analisa edisi Rabu, 13 Mei 2015

Link : http://mdn.biz.id/n/163555/